Dheayani's Blog

Hello, fellas! According to the title, Badan Pemeriksa Keuangan atau yang biasa disingkat BPK akan menjadi subjek utama di postingan kali ini. Kalian yang pendidikannya bergelut di bidang ekonomi, pasti sudah tidak asing dengan salah satu lembaga milik negara tersebut. Bahkan ada beberapa dari kalian yang pastinya menjadikan BPK sebagai tempat-kerja-goals kalian setelah menyelesaikan pendidikan nanti. Termasuk saya :D

Mungkin ada sebagian dari kalian yang masih belum tahu betul tentang BPK apalagi untuk yang masih awam di dunia perekonomian. Maka dari itu, postingan kali ini akan membantu kalian untuk mengenal lebih jauh tentang BPK. Check this out!

Apa itu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)?

Singkatnya, BPK adalah sebuah lembaga negara yang didirikan pada 1 Januari 1947 dan bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara.

BPK memiliki kantor pusat di Jakarta Pusat tepatnya di Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 31. Selain kantor pusat, BPK juga memiliki 34 kantor perwakilan di seluruh provinsi Indonesia.

Apa saja peran dan tugas dari BPK?

Peran dan tugas pokok BPK dapat diuraikan dalam dua hal. Pertama, BPK adalah pemeriksa semua asal-usul dan besarnya penerimaan negara, dari manapun sumbernya. Kedua, BPK harus mengetahui tempat uang negara itu disimpan dan untuk apa uang negara itu digunakan.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK mengikuti standar pemeriksaan yang terdiri dari:

1.  Pemeriksaan Keuangan
Output dari pemeriksaan ini adalah opini berupa pendapat atas penilaian kewajaran laporan keuangan yang diperiksa oleh BPK. BPK memeriksa elemen-elemen yang terdapat dalam laporan keuangan milik pemerintah, untuk memastikan apakah transaksi yang disajikan di laporan keuangan tersebut adalah benar terjadi.

2.  Pemeriksaan Kinerja
Pemeriksaan kinerja dilakukan untuk melihat apakah transaksi yang dilakukan oleh pemerintah dalam menggunakan dan menerima dana sudah berjalan secara efektif, ekonomis dan efisien serta sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah. Hasil dari pemeriksaan ini berupa temuan, simpulan dan rekomendasi.

3.  Pemeriksaan dengan tujuan tertentu
Pemeriksaan dengan tujuan tertentu merupakan pemeriksaan selain keuangan dan kinerja, misalnya pemeriksaan pelaksanaan akan rekomendasi yang diberikan oleh BPK. Pemeriksaan ini lebih tepat ditujukan untuk tindak lanjut (follow up) dari pemeriksaan keuangan dan kinerja yang telah dilakukan oleh BPK.Dalam hal ini, pemerintah dapat diumpamakan sebagai client dan BPK sebagai auditornya. BPK merupakan auditor dengan laporan keuangan negara sebagai objek pemeriksaannya.

Hasil laporannya juga dishare secara publik, loh. Jadi bagi kalian yang ingin mengetahui lebih spesifik tentang keuangan negara di setiap periode, bisa langsung dipantau di website resmi BPK.

Tugas-tugas yang diuraikan diatas dilakukan oleh BPK secara bebas dan mandiri (independen). Bebas dalam hal ini bukan tidak terbatas, BPK juga terikat oleh regulasi atau hukum yang membatasi pekerjaan dan wewenang yang dimilikinya. Bebas (independen) artinya BPK tidak memihak kepada siapapun. Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK harus benar-benar apa adanya, dengan tidak memenuhi kepentingan pribadi pihak tertentu. Prinsip bebas dan independen inilah yang membuat kedudukan BPK sejajar dengan lembaga-lembaga negara lainnya (MPR RI, DPR RI, DPD RI, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial) bahkan presiden.

Mengapa? Kembali lagi pada prinsip bebas dan independen yang telah disinggung tadi. BPK yang kedudukannya sejajar dengan lembaga negara lain membuatnya tidak dapat dikendalikan oleh pihak manapun, sehingga laporan pemeriksaan yang dihasilkan benar-benar transparan dan terjamin akuntabilitasnya.

BPK dalam Menjamin Akuntabilitas Keuangan Negara

Berbicara tentang akuntabilitas, BPK memegang peranan penting dalam menjamin akuntabilitas dari keuangan negara. Penerimaan yang diterima oleh negara hendaknya digunakan dengan tepat. Akuntabilitas yang tinggi dapat menjamin kejelasan dan pertanggungjawaban setiap transaksi yang terjadi yang berkaitan dengan penggunaan dan penerimaan dana negara. Hal ini akan meminimalisir bahkan mendeteksi penyalahgunaan dana negara untuk kepentingan pribadi pihak tertentu (read: korupsi).

Akuntabilitas dapat digunakan sebagai penilaian tingkat pencapaian tujuan negara. Oleh karena itu, akuntabilitas sangat ditekankan dalam pemeriksaan sehingga dapat memberikan informasi yang tepat akan kinerja finansial negara. Penerimaan negara kita, negara Indonesia, lebih dari 50% merupakan penerimaan dari pajak dari masyarakat maka publik. Bahkan Databoks dalam website resminya, menuturkan bahwa 85,6% penerimaan negara dalam APBN 2017 berasal dari pajak. Sehingga dalam hal ini,  masyarakat berhak tahu informasi tentang penghasilan mereka yang telah dibayarkan untuk negara. Masyarakat berhak mendapatkan jaminan informasi mengenai alokasi dana pajak yang telah mereka bayarkan. Disinilah peran BPK untuk memberikan hak tersebut kepada masyarakat, dengan melakukan pemeriksaan dan memberikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang dianggarkan. Dengan kata lain, penggunaan dana negara harus dipastikan dapat dipertanggungjawabkan.

Keuangan negara terkini diklaim baik oleh BPK dengan memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) BPK baik di Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Menurut news yang dirilis dalam website Kantor Staf Presiden, opini tersebut mencapai 85% pada tingkat Kementerian/Lembaga, 90% tingkat Provinsi, dan pada tingkat Kabupaten/Kota sebesar 66%. Presiden bahkan menyampaikan apresiasinya terhadap pencapaian tersebut dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang diadakan pada 14 September 2017 lalu.

Laporan keuangan pemerintah ini kemudian akan digunakan sebagai dasar publik menilai kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan negara/daerah. Disinilah peran masyarakat dapat diidentifikasi dalam mengawal harta negara.

Untuk lebih meng-explore peran masyarakat tersebut dan memahami BPK lebih jauh beserta komponen-komponen yang terkait dengannya, BPK mengadakan ataupun mengikuti event-event yang dapat mengedukasi publik tentang perannya dan bagaimana publik ikut serta dalam mengawal harta negara.

Salah satunya yaitu event APAFEST 2017 yang diselenggarakan oleh IAI pada 14 Oktober 2017 lalu. BPK mengambil bagian dalam acara tersebut dengan membangun booth BPK. BPK memberikan souvenir berupa bolpoin, note, dan buku saku BPK.

Buku saku yang diberikan oleh BPK memberikan info berupa panduan tentang BPK dengan bahasa yang sangat mudah dimengerti. Kalian yang ingin membacanya juga bisa diakses langsung di website BPK.

Selain itu, BPK juga mendorong partisipasi publik dengan menyelenggarakan festival film bertema "Kawal Harta Negara" bagi anak-anak muda kreatif dan masyarakat umum Indonesia pada 14 Maret - 7 Juli 2017 lalu. 

Festival ini merupakan media bagi BPK untuk berkampanye tentang pentingnya pengawasan keuangan negara bagi pemerintah dan masyarakat.

Dengan adanya media-media penunjang edukasi mengenai BPK dan berbagai komponen yang terkait dengannya, dapat mendorong masyarakat untuk melibatkan diri mereka dalam mengawasi keuangan negara.

Bagaimana masyarakat dapat melibatkan diri mereka dalam mengawasi keuangan negara?

Pengawasan dapat dilakukan dengan memantau aktivitas lembaga perwakilan rakyat serta melakukan pengaduan atau memberikan informasi baik secara langsung maupun tidak langsung mengenai pelayanan pemerintah bahkan indikasi pelanggaran yang dirasakan terjadi. Bahkan sekarang pemerintah telah menyediakan aplikasi sebagai “Pusat Pengaduan Masyarakat”, yang dapat digunakan untuk memaksimalkan kinerja pemerintah dengan mendengar aspirasi atau pengaduan publik yang terlibat langsung dalam operasional negara. Keterlibatan publik yang independen sangat diperlukan dalam rangka menuju keuangan negara yang efektif, efisien dan terjamin akuntabilitasnya.

Nah, itulah penjelasan singkat tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang mengawal harta negara kita. Ternyata kita bisa mengambil bagian loh dalam tugas negara yang dilakukan oleh BPK. Yuk, kawal harta negara bersama BPK!

Sources:

www.bpk.go.id

http://iaiglobal.or.id/v03/berita-kegiatan/detailberita-1022=aspiring-professional-accountant-festival-apafest-iai-2017

http://regional.kompas.com/read/2017/03/24/07270021/.kawal.harta.negara.dengan.film

http://ksp.go.id/presiden-kembali-ingatkan-pentingnya-akuntabilitas-keuangan-negara/index.html

http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/3670/Bab%202.pdf?sequence=6

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/12/20/apbn-2017-pendapatan-negara-masih-andalkan-pajak

https://www.stialan.ac.id/artikel/artikel%20achmad_djuaeni.pdf

https://andichairilfurqan.wordpress.com/tag/pengelolaan-keuangan-negara/

ETIKA DALAM AUDITING

Beragam masalah etis berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan auditing. Banyak auditor menghadapi masalah serius karena mereka melakukan hal-hal kecil yang tak satu pun tampak mengandung kesalahan serius, namun ternyata hanya menumpuknya hingga menjadi suatu kesalahan yang besar dan merupakan pelanggaran serius terhadap kepercayaan yang diberikan. Oleh karena itu, pengetahuan akan tanda-tanda peringatan adanya masalah etika akan memberikan peluang untuk melindungi diri sendiri, dan pada saat yang sama, akan membangun suasana etis di lingkungan kerja. Kompetensi dan independensi yang dimiliki oleh auditor dalam penerapannya akan terkait dengan etika. Akuntan mempunyai kewajiban untuk menjaga standar perilaku etis tertinggi mereka kepada organisasi dimana mereka bernaung, profesi mereka, masyarakat dan diri mereka sendiri dimana akuntan mempunyai tanggung jawab menjadi kompeten dan untuk menjaga integritas dan obyektivitas mereka.

Berikut adalah masalah-masalah etika dalam auditing yang dapat dijumpai oleh auditor yang meliputi permintaan atau tekanan untuk:

-     Melaksanakan tugas yang bukan merupakan kompetensinya

-     Mengungkapkan informasi rahasia

-     Mengkompromikan integritasnya dengan melakukan pemalsuan, penggelapan, penyuapan dan sebagainya.

-     Mendistorsi obyektivitas dengan menerbitkan laporan-laporan yang menyesatkan.

Jika auditor tunduk pada tekanan atau permintaan tersebut, maka telah terjadi pelanggaran terhadap komitmen pada prinsip-prinsip etika yang dianut oleh profesi. Oleh karena itu, seorang auditor harus selalu memupuk dan menjaga kewaspadaannya agar tidak mudah takluk pada godaan dan tekanan yang membawanya ke dalam pelanggaran prinsip-prinsip etika secara umum dan etika profesi. Seorang auditor haruslah memiliki kesadaran dan kepekaan etis yang tinggi; mampu mengenali situasi-situasi yang mengandung isu-isu etis sehingga memungkinkannya untuk mengambil keputusan atau tindakan yang tepat.

ETIKA DALAM KANTOR AKUNTAN PUBLIK

Dalam menjalankan profesinya seorang akuntan di Indonesia diatur oleh suatu kode etik profesi dengan nama kode etik Ikatan Akuntan Indonesia yang merupakan tatanan etika dan prinsip moral yang memberikan pedoman kepada akuntan. Selain itu dengan kode etik akuntan juga merupakan alat atau sarana untuk klien, pemakai laporan keuangan atau masyarakat pada umumnya, tentang kualitas atau mutu jasa yang diberikannya karena melalui serangkaian pertimbangan etika sebagaimana yang diatur dalam kode etik profesi.

Prinsip etika akuntan atau kode etik akuntan meliputi:

Tanggung Jawab Profesi. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semuakegiatan yang dilakukannya.

Kepentingan Publik. Kepentingan utama profesi akuntan adalah untuk membuat pemakai jasa akuntan paham bahwa jasa akuntan dilakukan dengan tingkat prestasi tertinggi sesuai dengan persyaratan etika yang diperlukan untuk mencapai tingkat prestasi tersebut.

Dalam menjalankan profesinya seorang akuntan di Indonesia diatur oleh suatu kode etik profesi dengan nama kode etik Ikatan Akuntan Indonesia yang merupakan tatanan etika dan prinsip moral yang memberikan pedoman kepada akuntan untuk berhubungan dengan klien, sesama anggota profesi dan juga dengan masyarakat. Selain itu dengan kode etik akuntan juga merupakan alat atau sarana untuk klien, pemakai laporan keuangan atau masyarakat pada umumnya, tentang kualitas atau mutu jasa yang diberikannya karena melalui serangkaian pertimbangan etika sebagaimana yang diatur dalam kode etik profesi.

Kasus enron, xerok, merck, vivendi universal dan beberapa kasus serupa lainnya telah membuktikan  bahwa etika sangat diperlukan dalam bisnis. Tanpa etika di dalam bisnis, maka perdagangan tidak akan berfungsi dengan baik. Kita harus mengakui bahwa akuntansi adalah bisnis, dan tanggung jawab utama dari bisnis adalah memaksimalkan keuntungan atau nilai shareholder. Tetapi kalau hal ini dilakukan tanpa memperhatikan etika, maka hasilnya sangat merugikan.

Ada lima aturan etika yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia-Kompartemen Akuntan Publik (IAI-KAP). Lima aturan etika itu adalah:

Independensi, integritas, dan obyektivitas

Independensi. Dalam menjalankan tugasnya anggota KAP harus selalu mempertahankan sikap mental independen di dalam memberikan jasa profesional sebagaimana diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAI. Sikap mental independen tersebut harus meliputi independen dalam fakta (in facts) maupun dalam penampilan (in appearance)

Integritas dan Objektivitas. Dalam menjalankan tugasnya anggota KAP harus mempertahankan integritas dan objektivitas, harus bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest) dan tidak boleh membiarkan faktor salah saji material (material misstatement) yang diketahuinya atau mengalihkan (mensubordinasikan) pertimbangannya kepada pihak lain.

Anggota KAP harus mematuhi standar berikut ini beserta interpretasi yang terkait yang dikeluarkan oleh badan pengatur standar yang ditetapkan IAI:

Kompetensi Profesional. Anggota KAP hanya boleh melakukan pemberian jasa profesional yang secara layak (reasonable) diharapkan dapat diselesaikan dengan kompetensi profesional.

Kecermatan dan Keseksamaan Profesional. Anggota KAP wajib melakukan pemberian jasa profesional dengan kecermatan dan keseksamaan profesional.

Perencanaan dan Supervisi. Anggota KAP wajib merencanakan dan mensupervisi secara memadai setiap pelaksanaan pemberian jasa profesional.

Data Relevan yang Memadai. Anggota KAP wajib memperoleh data relevan yang memadai untuk menjadi dasar yang layak bagi kesimpulan atau rekomendasi sehubungan dengan pelaksanaan jasa profesionalnya.

Kepatuhan terhadap Standar. Anggota KAP yang melaksanakan penugasan jasa auditing, atestasi, review, kompilasi, konsultansi manajemen, perpajakan atau jasa profesional lainnya, wajib mematuhi standar yang dikeluarkan oleh badan pengatur standar yang ditetapkan oleh IAI.

Anggota KAP tidak diperkenankan:

-     Menyatakan pendapat atau memberikan penegasan bahwa laporan keuangan atau data keuangan lain suatu entitas disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum

-     Menyatakan bahwa ia tidak menemukan perlunya modifikasi material yang harus dilakukan terhadap laporan atau data tersebut agar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku, apabila laporan tersebut memuat penyimpangan yang berdampak material terhadap laporan atau data secara keseluruhan dari prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan oleh badan pengatur standar yang ditetapkan IAI. Dalam keadaan luar biasa, laporan atau data mungkin memuat penyimpangan seperti tersebut diatas. Dalam kondisi tersebut anggota KAP dapat tetap mematuhi ketentuan dalam butir ini selama anggota KAP dapat menunjukkan bahwa laporan atau data akan menyesatkan apabila tidak memuat penyimpangan seperti itu, dengan cara mengungkapkan penyimpangan dan estimasi dampaknya (bila praktis), serta alasan mengapa kepatuhan atas prinsip akuntansi yang berlaku umum akan menghasilkan laporan yang menyesatkan.

Tanggung Jawab Sosial Kantor Akuntan Publik sebagai Entitas Bisnis

Tanggung jawab sosial kantor akuntan publik sebagai Entitas Bisnis bukanlah pemberian sumbangan atau pemberian layanan gratis. Tanggung jawab sosial kantor akuntan publik meliputi ciri utama dari profesi akuntan publik terutama sikap altruisme, yaitu mengutamakan kepentingan publik dan juga memperhatikan sesama akuntan publik dibanding mengejar laba.

Sebagai entitas bisnis layaknya entitas – entitas bisnis lain, Kantor Akuntan Publik juga dituntut untuk peduli dengan keadaan masyarakat, bukan hanya dalam bentuk ”uang” dengan jalan memberikan sumbangan, melainkan lebih kompleks lagi. Artinya, pada Kantor Akuntansi Publik bentuk tanggung jawab sosial suatu lembaga bukanlah pemberian sumbangan atau pemberian layanan gratis. Tapi meliputi ciri utama dari profesi akuntan publik terutama sikap altruisme, yaitu mengutamakn kepentingan publik dan juga memperhatikan sesama akuntan publik dibanding mengejar laba.

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. Sebagai profesional, anggota mempunyai peran penting dalam masyarakat. Sejalan dengan peran tersebut, anggota mempunyai tanggung jawab kepada semua pemakai jasa profesional mereka. Anggota juga harus selalu bertanggung jawab untuk bekerja sama dengan sesama anggota untuk mengembangkan profesi akuntansi, memelihara kepercayaan masyarakat dan menjalankan tanggung jawab profesi dalam mengatur dirinya sendiri. Usaha kolektif semua anggota diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan tradisi profesi akuntan publik.

Krisis dalam Profesi Akuntansi

Krisis dalam profesi akuntan publik dapat terjadi karena kurangnya minat generasi muda terhadap profesi ini, padahal apabila melihat pertumbuhan industri di Indonesia jasa profesi ini sangat dibutuhkan dan apabila kondisi ini terjadi maka akan mengancam eksistensi profesi ini.

Profesi akuntansi yang krisis bahayanya adalah apabila tiap-tiap auditor atau attestor bertindak di jalan yang salah, opini dan audit akan bersifat tidak berharga. Suatu penggunaan untuk akuntan akan mengenakkan pajak preparers dan wartawan keuangan tetapi fungsi audit yang menjadi jantungnya akuntansi akan memotong keluar dari praktek untuk menyumbangkan hampir sia–sia penyalahgunaannya. Perusahaan melakukan pengawasan terhadap auditor-auditor yang sedang bekerja untuk melaksanakan pengawasan intern, keuangan, administratif, penjualan, pengolahan data, dan fungsi pemasaran diantara orang banyak. Akuntan publik merupakan suatu wadah yang dapat menilai apakah laporan keuangan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi ataupun audit. Perbedaan akuntan publik dengan perusahaan jasa lainnya yaitu jasa yang diberikan oleh KAP akan digunakan sebagai alat untuk membuat keputusan. Kewajiban dari KAP yaitu jasa yang diberikan dipakai untuk make decision atau memiliki tanggung jawab sosial atas kegiatan usahanya.

Bagi akuntan berperilaku etis akan berpengaruh terhadap citra KAP dan membangun kepercayaan masyarakat serta akan memperlakukan klien dengan baik dan jujur, maka tidak hanya meningkatkan pendapatannya tetapi juga memberi pengaruh positif bagi karyawan KAP. Perilaku etis ini akan memberi manfaat yang lebih bagi manager KAP dibanding bagi karyawan KAP yang lain. Kesenjangan yang terjadi adalah selain melakukan audit juga melakukan konsultan, membuat laporan keuangan, menyiapkan laporan pajak. Oleh karena itu terdapat kesenjangan diatara profesi akuntansi dan keharusan profesi akuntansinya.

Regulasi dalam Rangka Penegakan Etika Kantor Akuntan Publik

Setiap orang yang melakukan tindakan yang tidak etis maka perlu adanya penanganan terhadap tindakan tidak etis tersebut. Tetapi jika pelanggaran serupa banyak dilakukan oleh anggota masyarakat atau anggota profesi maka hal tersebut perlu dipertanyakan apakah aturan-aturan yang berlaku masih perlu tetap dipertahankan atau dipertimbangkan untuk dikembangkan dan disesuaikan dengan perubahan dan perkembangan lingkungan. Secara umum kode etik berlaku untuk profesi akuntan secara keselurahan kalau melihat kode etik akuntan Indonesia isinya sebagian besar menyangkut profesi akuntan publik. Padahal IAI mempunyai kompartemen akuntan pendidik, kompartemen akuntan manajemen disamping kompartemen akuntan publik. Perlu dipikir kode etik yang menyangkut akuntan manajemen, akuntan pendidik, akuntan negara (BPKP, BPK, pajak).

Kasus yang sering terjadi dan menjadi berita biasanya yang menyangkut akuntan publik. Kasus tersebut bagi masyarakat sering diangap sebagai pelanggaran kode etik, padahal seringkali kasus tersebut sebenarnya merupakan pelanggaran standar audit atau pelanggaran terhadap SAK.

Terlepas dari hal tersebut diatas untuk dapat melakukan penegakan terhadap kode etik ada beberapa hal yang harus dilakukan dan sepertinya masih sejalan dengan salah satu kebijakan umum pengurus IAI periode 1990 s/d 1994 yaitu:

Penyempurnaan kode etik yang ada penerbitan interprestasi atas kode etik yang ada baik sebagai tanggapan atas kasus pengaduan maupun keluhan dari rekan akuntan atau masyarakat umum. Hal ini sudah dilakukan mulai dari seminar pemutakhiran kode etik IAI, hotel Daichi 15 juni 1994 di Jakarta dan kongres ke-7 di Bandung dan masih terus dan sedang dilakukan oleh pengurus komite kode etik saat ini.

Proses peradilan baik oleh badan pengawas profesi maupun dewan pertimbangan profesi dan tindak lanjutnya (peringatan tertulis, pemberhentian sementara dan pemberhentian sebagai anggota IAI).

Harus ada suatu bagian dalam IAI yang mengambil inisiatif untuk mengajukan pengaduan baik kepada badan pengawasan profesi atas pelanggaran kode etik meskipun tidak ada pengaduan dari pihak lain tetapi menjadi perhatian dari masyarakat luas.

PERKEMBANGAN ETIKA BISNIS

Etika dalam dunia bisnis diperlukan untuk menjaga hubungan baik dan fairness dalam dunia bisnis. Etika bisnis mencapai status ilmiah dan akademis dengan identitas sendiri, pertama kali timbul di Amerika Serikat pada tahun 1970-an. Untuk memahami perkembangan etika bisnis De George membedakannya kepada lima periode:

Situasi Dahulu

Pada awal sejarah filsafat, Plato, Aristoteles, dan filsuf-filsuf Yunani lain menyelidiki bagaimana sebaiknya mengatur kehidupan manusia bersama dalam negara dan membahas bagaimana kehidupan ekonomi dan kegiatan niaga harus diatur. Pada masa ini masalah moral disekitar ekonomi dan bisnis disoroti dari sudut pandang teologi.

Masa Peralihan: tahun 1960-an

Pada saat ini terjadi perkembangan baru yang dapat disebut sbagai persiapan langsung bagi timbulnya etika bisnis. Ditandai pemberontakan terhadap kuasa dan otoritas di Amerika Serikat (AS), revolusi mahasiswa (di ibukota Perancis), penolakan terhadap establishment (kemapanan).. Pada saat ini juga timbul anti konsumerisme. Hal ini memberi perhatian pada dunia pendidikan khususnya manajemen, yaitu dengan memasukan mata kuliah baru ke dalam kurikulum dengan nama bussiness and society and coorporate sosial responsibility, walaupun masih menggunakan pendekatan keilmuan yang beragam minus etika filosofis.

Etika Bisnis Lahir di AS: tahun 1970-an

Terdapat dua faktor yang mendorong kelahiran etika bisnis pada tahun 1970-an yaitu:

-        sejumlah filsuf mulai terlibat dalam memikirkan masalah-masalah etis di sekitar bisnis dan etika bisnis dianggap sebagai suatu tanggapan tepat atas krisis moral yang sedang meliputi dunia bisnis

-        terjadinya krisis moral yang dialami oleh dunia bisnis.

Pada saat ini mereka bekerja sama khususnya dengan ahli ekonomi dan manejemen dalam meneruskan tendensi etika terapan. Norman E. Bowie menyebutkan bahwa kelahiran etika bisnis ini disebabkan adanya kerjasama interdisipliner, yaitu pada konferesi perdana tentang etika bisnis yang diselanggarakan di universitas Kansas oleh philosophi Departemen bersama colledge of business pada bulan November 1974.

Etika Bisnis Meluas ke Eropa: tahun 1980-an

Di Eropa Barat, etika bisnis sebagai ilmu baru mulai berkembang kira-kira 10 tahun kemudian. Hal ini pertama-tama ditandai dengan semakin banyaknya perguruan tinggi di Eropa Barat yang mencantumkan mata kuliah etika bisnis. Pada taun1987 didirkan pula European Ethics Nwork (EBEN) yang bertujuan menjadi forum pertemuan antara akademisi dari universitas, sekolah bisnis, para pengusaha dan wakil-wakil dari organisasi nasional dan nternasional.

Etika Bisnis menjadi Fenomena Global: tahun 1990-an

Etika bisnis telah hadir di Amerika Latin, ASIA, Eropa Timur dan kawasan dunia lainnya. Di Jepang yang aktif melakukan kajian etika bisnis adalah institute of moralogy pada universitas Reitaku di Kashiwa-Shi. Di india etika bisnis dipraktekkan oleh Management Center Of Human Values yang didirikan oleh dewan direksi dari Indian Institute Of Management di Kalkutta tahun 1992. Telah didirikan International Society for Business, Economics, and Ethics (ISBEE) pada 25-28 Juli 1996 di Tokyo.

Di indonesia sendiri pada beberapa perguruan tinggi terutama pada program pascasarjana telah diajarkan mata kuliah etika bisnis. Selain itu bermunculan pula organisasi-organisasi yang melakukan pengkajian khusus tentang etika bisnis misalnya lembaga studi dan pengembangan etika usaha indonesia (LSPEU Indonesia) di jakarta.

Sources:

http://www.accountingishere.com/etika-dalam-auditing/

https://enomutzz.wordpress.com/2012/01/27/etika-dalam-auditing/

https://triasyulianti.wordpress.com/2016/12/27/etika-dalam-kantor-akuntan-publik/